Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal

Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal :

1.  Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
·       Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
·       Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahan
·       Menyempurnakan organisasi angkatan Perang
·       Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
·       Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
  1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai recana untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
  2. Mengusahakan kemakmuran rakyat
  3. Mempersiapkan pemilihan umum
  4. Mempersiapkan undang-undang perburuhan
  5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
  6. Memperjuangkan Irian Barat

3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 2 Juni 1953)
  1. Melaksanakan pemilihan umum
  2. Memajukan tingkat penghidupan rakyat
  3. Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara
  4. Melengkapi undang-undang perburuhan
  5. Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan pengajaran
  6. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan Uni Indonesia - Belanda atas dasar negara merdeka dan meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat

4.Kabinet Ali Sastroamijoy
  1. Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran dankeuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan
  2.  program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan pengembalian Irian Barat

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari masyumi, dengan programnya sebagai berikut :
·       Mengembalikan kewibawaan pemerintah
·       Melaksanakan pemilihan umum
·       Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
·       Pengembalian Irian Barat
·       Melaksanakan kerja sama Asia - Afrika berdasarkan politik bebas aktif
Prestasi yang menonjol dari kebinet ini adalah:
·       Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia
·       Pembubaran Uni Indonesia – Belanda

6.Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret 1957)
Program kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berikut
  1. Pembatalan KMB
  2. Pengembalian Irian Barat
  3. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif 
  4. Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan KAA di Bandung tahun 1955
  5. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 dibentuk Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian atau Panitia Organisasi Kementerian (PANOK) sebagai pengganti Kantor Urusan Pegawai (KUP) serta ikut dibentuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertugas menyempurnakan administratur negara atau birokrasi keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri.

7.Kabinet Juanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)
Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :
·       Membentuk Dewan Nasional
·       Normalisasi keadaan politik
·       Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
·       Perjuangan mengembalian Irian Barat
·       Memperingati pembangunan
Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 6 Juli 1959.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyimpangan- Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Gambar
Dengan berlakunya kembali UUD 1945 mestinya sistem pemerinyahan yang berlaku berdasarkan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensia l.  Namun dalam Pelaksana’anya terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945nsebagai berikut  :  Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tunggal” dan sumber pedoman kehiduperjadinya penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awalnya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perubahan struktur politik yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kekacauan politik merindukan suatu mas an bernegara. Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan  berbagai penyimpangan pada konstitusi yang berlaku.  Pelaksananaan Demokrasi Terpimpin pada Periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966 diwarnai banyak banyak penyimpangan  tarhadap pancasila dan UUD 1945, yang ditanda
Baca selengkapnya

Penyebab poros Jakarta-Peking dilaksanakan

        Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan antara lain: 1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris sehingga Indonesia pun harus mencari negara besar yang bisa mendukung Indonesia dan juga bukan sekutu dari Inggris salah satu negara yang dimaksud adalah China 2. Posisi negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka membuat Indonesia membutuhkan banyak bantuan modal asing, namun bila menggantungkan diri pada negara besar seperti USA dan Inggris akan membuat Indonesia semakin sulit karena besrnya bunga dan persyaratan yang memberatkan sehingga Indonesia perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan dengan persyaratan yang mudah yaitu China dan Uni Soviet 3. Ketidak adilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehinggga kerjasama dengan China dan Uni Soviet yang
Baca selengkapnya

Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

  Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959     Dalam waktu – waktu yang kritis ketika Konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya, keadaan ketatanegaraan dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan asing. Presiden Soekarno dan TNI muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi masalah nasional tersebut. Demi keselamatan Negara dan berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi Negara pada hari Minggu, 5 Juli 1959 jam 17.00 bertempat di Istana Merdeka dalam upacara resmi Presiden Soekarno mengumumkan sebuah Dekrit Presiden. Dekrit ini berisi : a.       Pembubaran Konstituante b.      Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 c.       Segera dibentuk MPRS dan DPAS     Dekrit 5 Juli tidak saja mendapat sambutan baik dari masyarkat yang hamper selama 10 tahun dalam kegoncangan Jaman Liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan d
Baca selengkapnya