Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin



Gambar terkait


Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin - Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.
  • Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.
  • Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
  • Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
  • GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.
  • Pengangkatan presiden seumur hidup.
        Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya.
       Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia.
        Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyimpangan- Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Gambar
Dengan berlakunya kembali UUD 1945 mestinya sistem pemerinyahan yang berlaku berdasarkan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensia l.  Namun dalam Pelaksana’anya terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945nsebagai berikut  :  Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tunggal” dan sumber pedoman kehiduperjadinya penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awalnya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perubahan struktur politik yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kekacauan politik merindukan suatu mas an bernegara. Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan  berbagai penyimpangan pada konstitusi yang berlaku.  Pelaksananaan Demokrasi Terpimpin pada Periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966 diwarnai banyak banyak penyimpangan  tarhadap pancasila dan UUD 1945, yang ditanda
Baca selengkapnya

Penyebab poros Jakarta-Peking dilaksanakan

        Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan antara lain: 1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris sehingga Indonesia pun harus mencari negara besar yang bisa mendukung Indonesia dan juga bukan sekutu dari Inggris salah satu negara yang dimaksud adalah China 2. Posisi negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka membuat Indonesia membutuhkan banyak bantuan modal asing, namun bila menggantungkan diri pada negara besar seperti USA dan Inggris akan membuat Indonesia semakin sulit karena besrnya bunga dan persyaratan yang memberatkan sehingga Indonesia perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan dengan persyaratan yang mudah yaitu China dan Uni Soviet 3. Ketidak adilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehinggga kerjasama dengan China dan Uni Soviet yang
Baca selengkapnya

Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

  Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959     Dalam waktu – waktu yang kritis ketika Konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya, keadaan ketatanegaraan dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan asing. Presiden Soekarno dan TNI muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi masalah nasional tersebut. Demi keselamatan Negara dan berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi Negara pada hari Minggu, 5 Juli 1959 jam 17.00 bertempat di Istana Merdeka dalam upacara resmi Presiden Soekarno mengumumkan sebuah Dekrit Presiden. Dekrit ini berisi : a.       Pembubaran Konstituante b.      Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 c.       Segera dibentuk MPRS dan DPAS     Dekrit 5 Juli tidak saja mendapat sambutan baik dari masyarkat yang hamper selama 10 tahun dalam kegoncangan Jaman Liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan d
Baca selengkapnya