Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin

 Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blog Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperi Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

a.Oldefo dan Nefo
Oldefo ( The Old Established Force) yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya,khususnya negara-negara barat yang kapitalis.
Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negar kapitalis(blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta - Paking (Indonesia - Cina) dan Poros Jakarta - Pnom Penh - Hanoi - Peking - Pyongyang ( Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - Cina - Korea Utara).

b. Konferensi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 Perencanaan pembuatan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei  ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.

Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan tersebut. Kemudian, pada tanggal16 September 1963 pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.

Menghadapi tindakan tersebut pemerintah Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antar dua negara putus.Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan DWI KOMANDO RAKYAT (Dwikora), yang isinya sebagai berikut :
1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Di tengah konflik Indonesia-Malaysia. Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Menanggapi pernyataan tersebut Indoenesia akan mengancam keluar dari PBB jika Malaysia jadi di tetapkan.

Pernyataan keluarnya Indonesia dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tanggal 20 Janauari 1965. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia secara resmi keluar dari PBB tanggal 1 Januari 1965.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyimpangan- Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Gambar
Dengan berlakunya kembali UUD 1945 mestinya sistem pemerinyahan yang berlaku berdasarkan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensia l.  Namun dalam Pelaksana’anya terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945nsebagai berikut  :  Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tunggal” dan sumber pedoman kehiduperjadinya penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awalnya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perubahan struktur politik yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kekacauan politik merindukan suatu mas an bernegara. Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan  berbagai penyimpangan pada konstitusi yang berlaku.  Pelaksananaan Demokrasi Terpimpin pada Periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966 diwarnai banyak banyak penyimpangan  tarhadap pancasila dan UUD 1945, yang ditanda
Baca selengkapnya

Penyebab poros Jakarta-Peking dilaksanakan

        Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan antara lain: 1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris sehingga Indonesia pun harus mencari negara besar yang bisa mendukung Indonesia dan juga bukan sekutu dari Inggris salah satu negara yang dimaksud adalah China 2. Posisi negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka membuat Indonesia membutuhkan banyak bantuan modal asing, namun bila menggantungkan diri pada negara besar seperti USA dan Inggris akan membuat Indonesia semakin sulit karena besrnya bunga dan persyaratan yang memberatkan sehingga Indonesia perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan dengan persyaratan yang mudah yaitu China dan Uni Soviet 3. Ketidak adilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehinggga kerjasama dengan China dan Uni Soviet yang
Baca selengkapnya

Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

  Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959     Dalam waktu – waktu yang kritis ketika Konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya, keadaan ketatanegaraan dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan asing. Presiden Soekarno dan TNI muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi masalah nasional tersebut. Demi keselamatan Negara dan berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi Negara pada hari Minggu, 5 Juli 1959 jam 17.00 bertempat di Istana Merdeka dalam upacara resmi Presiden Soekarno mengumumkan sebuah Dekrit Presiden. Dekrit ini berisi : a.       Pembubaran Konstituante b.      Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 c.       Segera dibentuk MPRS dan DPAS     Dekrit 5 Juli tidak saja mendapat sambutan baik dari masyarkat yang hamper selama 10 tahun dalam kegoncangan Jaman Liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan d
Baca selengkapnya